Sukabuminow.com || Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun 2026 di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Sukabumi.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Taopik Guntur Rochmi, menilai TMMD menjadi salah satu alternatif penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa, terutama ketika kemampuan anggaran pemerintah daerah dan desa menghadapi keterbatasan.
Opik mengatakan pelaksanaan TMMD di Ciemas merupakan langkah positif karena pembangunan diarahkan langsung ke wilayah yang membutuhkan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI di Kabupaten Sukabumi yang sudah melaksanakan TMMD di Kecamatan Ciemas, khususnya Desa Mekarjaya. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan desa yang membutuhkan pembangunan,” ujarnya usai upacara pembukaan di Lapangan Cikole, Selasa (13/10/26).
Menurutnya, manfaat TMMD perlu diperkuat melalui dukungan anggaran yang lebih besar. Ia menyebut alokasi dari APBD Kabupaten Sukabumi untuk TMMD saat ini sekitar Rp1 miliar.
Opik menilai anggaran tersebut belum ideal jika sasaran pembangunan di desa cukup luas. Dengan anggaran yang lebih besar, cakupan pekerjaan dapat diperluas sehingga manfaat TMMD bisa dirasakan lebih banyak masyarakat.
“Kalau prinsipnya ingin membangun desa dan membantu masyarakat, sumber anggaran untuk TMMD perlu dinaikkan. Rp1 miliar itu belum cukup untuk menjangkau kebutuhan pembangunan yang ada di desa,” katanya.
Opik berharap peningkatan anggaran TMMD dapat menjadi pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan anggaran 2027.
Menurut dia, dukungan tersebut perlu dibahas tidak hanya di Badan Anggaran (Banggar) DPRD, tetapi juga melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami berharap eksekutif dan legislatif sepakat untuk memperbesar anggaran TMMD pada 2027. Terutama di Banggar dan TAPD, usulan ini perlu didorong agar anggarannya bisa dinaikkan,” tuturnya.
Ia menilai tambahan anggaran akan membuat pembangunan melalui TMMD lebih optimal. Desa yang memiliki kebutuhan infrastruktur cukup panjang dapat memperoleh penanganan dalam porsi yang lebih besar.
Politikus Gerindra itu mencontohkan kebutuhan jalan desa yang mencapai beberapa kilometer. Dengan dukungan anggaran lebih besar, sebagian besar kebutuhan tersebut dapat ditangani dalam satu kegiatan sehingga pembangunan tidak berhenti pada pekerjaan yang bersifat parsial.
“Kalau kebutuhan jalan di desa misalnya empat kilometer, dengan anggaran yang lebih besar, setidaknya 50 sampai 70 persen bisa diakomodasi. Jadi pelaksanaan TMMD di satu desa terasa lebih tuntas,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi TNI, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan. TMMD dinilai dapat menjadi ruang kolaborasi ketika pemerintah desa dan daerah memiliki keterbatasan dalam membiayai kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Bagi Opik, penguatan anggaran TMMD bukan semata-mata untuk memperbesar kegiatan, tetapi agar pembangunan yang dikerjakan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.
Reporter: Andry Hidayat
Redaktur: Andra Permana
