Kabupaten Sukabumi

Pabrik di Parungkuda Terancam Longsor, Diduga Akibat Proyek Perumahan?

Sukabuminow.com || Sebuah pabrik milik PT Primadaya Plastisindo (PDP) di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, terancam longsor. Ada pun penyebabnya diduga akibat dampak dari pembangunan perumahan di area tersebut.

Wakil manajemen PT PDP, Firman mengatakan, pihaknya sudah melayangkan protes terkait hal itu kepada pihak perumahan. Bahkan, PT PDP menggunakan kuasa hukum untuk melakukan somasi hingga tiga kali kepada pihak perumahan. Kini, mereka berharap adanya campur tangan pemerintah setempat untuk mengurai permasalahan tersebut dan mendapat solusi dengan dibangunnya turap yang berkualitas baik yang dibangun oleh pihak perumahan.

“Pabrik kami sebelumnya berada di bukit yang landai. Kondisi kami juga tenang tanpa adanya kekhawatiran akan longsor dan atau kekhawatiran akan adanya ancaman likuifaksi tanah. Namun setelah adanya pembangunan perumahan yang berbatasan dengan perusahaan kami, kondisi itu berubah,” tutur Firman kepada awak media belum lama ini.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, perumahan yang dimaksud Firman adalah Perumahan Green Emerald di bawah PT Graha Persada Matra (GPM). Lokasi perumahan itu berada di bawah tebing dan berbatasan langsung dengan pabrik PT PDP berada. Untuk kepentingan akses jalan, pihak perumahan diduga mengikis tebing tersebut dan tidak dibangun turap atau gorong-gorong yang memadai.

“November 2021 silam, saat itu perumahan Green Emerald melakukan aktivitas pembuatan jalan perumahan dengan cara mengikis tebing yang berbatasan dengan tanah PT PDP. Sayangnya sebelum aktivitas dilakukan itu tidak ada sosialisasi ke pihak kami (pabrik). Teguran kemudian kami layangkan ke pihak mereka (perumahan),” ujar Firman.

Surat teguran awal saat itu dilayangkan kepada PT GPM. Menurut Firman, surat diterima langsung oleh salah satu perwakilan direksi PT Graha Persada Matra. Tanda terima surat ditanda tangani oleh salah seorang staf di perusahaan tersebut.

Kala itu, sepekan setelah surat dilayangkan, terjadi pertemuan antara PT GPM dengan PT PDP yang membahas surat teguran dan solusi apa yang bisa dilakukan. Peninjauan lapangan juga dilakukan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan.

“Pada tanggal 2 Desember 2021, peninjauan lapangan bersama, antara pihak PT GPM dan PT PDP serta pihak ketiga (kontraktor) dari pihak PT PDP. Lalu pada tanggal 9 Desember 2021, PT PDP mengirim surat kepada PT GPM terkait dengan hasil pertemuan dan hasil tinjauan lapangan, isi surat rekomendasi PT PDP kepada PT Graha Persada Matra untuk membuat turap tepat di tebing untuk menghindari longsor,” bebernya.

Tidak lama berselang, PT GPM menyerahkan proposal analisa turap area Perumahan Green Emerald. Analisa desain tersebut oleh PT Atlas International Indonesia. Direksi PT GPM memberitahukan bahwa pekerjaan turap telah selesai.

“Saat itu saya mengatakan bahwa menurut kami turap belum selesai. Harusnya pemasangan batu kali harus menutup seluruh dinding tebing. Karena tidak ada kesepahaman, saya menyampaikan bahwa PT PDP akan minta kajian teknis dari dinas terkait dan memiliki kewenangan,” jelas Firman.

PT PDP kemudian melayangkan surat ke dinas terkait antara lain, Dinas PU, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Dinas LH dan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Surat ditembuskan kepada RT, RW, Kades, Camat, Kapolsek, Kapolres, BPBD, dan PT GPM.

Setelah berbagai proses, dijelaskan Firman, terjadi pertemuan antara dua perusahaan tersebut dengan sejumlah pihak, diantaranya Camat Parungkuda. Saat itu kata Firman, muncul kesepakatan yang berwenang melakukan kajian teknis adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meski pun saat itu tidak hadir dalam pertemuan, namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan melakukan koordinasi dengan Perkim untuk menindak lanjuti hasil pertemuan.

“Berdasarkan informasi DPMPTSP akan mengirimkan surat tersebut kepada Disperkim. Tidak lama setelah itu DPMPTSP menginformasikan bahwa Disperkim akan segera melakukan peninjauan lapangan. Status saat ini adalah menunggu Disperkim melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan kajian teknis,” ungkap Firman.

“Pada sekitar 20 September 2022, Dinas Perkim didampingi DPMPTSP Sukabumi melakukan peninjauan lapangan. Keterangan, secara lisan tim Perkim menyampaikan harus dilakukan uji tanah (sondor, CBR, kelekatan buturan tanah),” sambung Firman.

Saat itu, PT PDP meminta pengujian secara independen dengan harapan hasil akan lebih memuaskan dan bangunan turap penahan tebing bisa lebih layak untuk melakukan pengujian. Namun tidak ada jawaban yang diberikan pihak terkait.

“Akhirnya kami memberikan kuasa kepada pihak kantor Pengacara Irwanto dan Partners, yang ditindaklanjuti dengan adanya somasi sebanyak tiga kali, somasi pertama sudah di jawab namun somasi kedua dan ketiga tidak ada jawaban,” terang Firman.

“Maksud dari somasi ketiga yg telah kami layangkan adalah agar hak dan kepentingan hukum klien kami tidak diganggu dan apabila terjadi likuifaksi atau longsor akibat bukit yang dipapas menjadi jalan supaya jelas pihak perumahan berkewajiban mengganti kerugian yg timbul dari pihak PT Primadaya Plastisindo,” sambungnya.

Sementara itu saat akan dikonfirmasi, pihak Perumahan Green Emerald, salah seorang pekerja menyebut nama yang dikatakan menjabat sebagai direksi PT GPM tidak ada di tempat.

“Beliau hanya ada di hari Senin, Rabu, dan Kamis,” singkat seorang pria yang ditemui di kantor pemasaran. (Edo)

Editor : Andra Permana || E-mail Redaksi : sukabuminow8@gmail.com

Berita Terkait

Back to top button