Sukabuminow.com || Ketahanan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dinilai membutuhkan sinergi lintas sektor. Luas wilayah dan beragamnya potensi risiko membuat pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pertahanan dan keamanan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mengatakan ketahanan daerah harus dibangun melalui kolaborasi pemerintah, aparat, DPRD, dan masyarakat. Infrastruktur, tata ruang, lingkungan, sumber daya air, kebencanaan, hingga teknologi perlu ditempatkan dalam satu kerangka pembangunan yang saling terhubung.
Pandangan tersebut disampaikan Hamzah setelah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyoroti perkembangan ancaman hibrida, teknologi, dinamika geopolitik, dan potensi bencana dalam peringatan HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/26) lalu.
“Pesan Panglima TNI ini sangat relevan dengan kondisi daerah. Ancaman hari ini tidak selalu berupa konflik bersenjata. Ada bencana, gangguan infrastruktur, persoalan lingkungan, disrupsi teknologi, hingga ancaman di ruang informasi,” ujar Hamzah, Rabu (7/10/26).
Menurutnya, ketahanan nasional perlu diperkuat dari daerah. Karena itu, setiap sektor pembangunan harus memiliki keterkaitan dengan keselamatan dan keberlanjutan masyarakat.
“Ketahanan itu harus dibangun dari bawah. Daerah harus punya infrastruktur yang kuat, tata ruang yang tertib, sumber daya air yang terkelola, lingkungan yang terjaga, serta sistem komunikasi yang mampu mendukung masyarakat ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Hamzah menilai semangat PRIMA dalam tubuh TNI, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, dapat menjadi nilai yang diterapkan dalam membangun kerja sama antarlembaga di Kabupaten Sukabumi.
Ruang lingkup Komisi II DPRD juga bersinggungan langsung dengan sejumlah sektor strategis. Di antaranya perhubungan, komunikasi dan persandian, tata ruang, pekerjaan umum, sumber daya air, perumahan, lingkungan hidup, energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemadam kebakaran, serta kehutanan.
Menurut Hamzah, sektor tersebut tidak dapat berjalan sendiri.
“Jalan berkaitan dengan mobilitas, tata ruang berkaitan dengan keselamatan, sumber daya air berkaitan dengan ketahanan pangan dan bencana, lingkungan berkaitan dengan keberlanjutan, sedangkan komunikasi dan teknologi berkaitan dengan kemampuan pemerintah merespons perubahan,” jelasnya.
Karena itu, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi, DPRD, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, dan masyarakat perlu diperkuat. Setiap lembaga harus memiliki peran yang jelas agar penanganan persoalan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau berbicara tentang ketahanan daerah, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. TNI tidak bisa sendiri, Polri tidak bisa sendiri, DPRD juga tidak bisa sendiri. Semua harus berada dalam satu orkestrasi kebijakan yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Selain koordinasi, Hamzah menekankan pentingnya memasukkan mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah luas dengan potensi bencana yang membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Jalur evakuasi, sistem komunikasi, peralatan penanganan bencana, hingga kondisi infrastruktur harus dipersiapkan sebelum keadaan darurat terjadi.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Infrastruktur harus disiapkan, jalur evakuasi harus jelas, komunikasi harus berjalan, peralatan harus tersedia, dan koordinasi antarinstansi harus sudah siap,” ujarnya.
Ia juga meminta pembangunan jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan infrastruktur sumber daya air mempertimbangkan risiko bencana serta keberlanjutan manfaatnya.
“Setiap pembangunan harus punya perspektif ketahanan. Jangan hanya berpikir selesai dibangun, tetapi harus dipikirkan apakah infrastrukturnya mampu menghadapi risiko bencana dan benar-benar memperkuat kehidupan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat ketahanan informasi semakin penting. Pemerintah perlu menyediakan informasi yang cepat dan akurat, sedangkan masyarakat dituntut lebih kritis dalam memilah informasi.
Hamzah menilai semangat “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” juga relevan diterapkan di tingkat daerah melalui kerja kolaboratif.
“Makna TNI bersama rakyat harus diwujudkan dalam kerja nyata. Ketika ada bencana, kita bersama. Ketika membangun infrastruktur, kita bersinergi. Ketika menjaga lingkungan dan sumber daya alam, kita bergerak bersama. Pada akhirnya yang ingin kita jaga adalah masyarakat dan masa depan daerah,” tandasnya.
Reporter: Iwan
Redaktur: Andra Permana
