Kabupaten SukabumiPemerintahan

Razia Taksi Gelap, Begini Imbauan Dishub

Sukabuminow.com || Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi menggelar razia taksi gelap di Bagbagan, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (19/12/23).

Kegiatan dipimpin Kepala Dishub Kabupaten Sukabumi, Budianto. Pihaknya menggandeng Satlantas Polres Sukabumi dan unsur Polisi Militer.

Kegiatan tersebut, kata Budianto, didasari dari keluhan para pengusaha da sopir angkutan umum di Kabupaten Sukabumi. Ia menyebut, razia taksi gelap sebagai respons dari ragam keluhan tersebut.

Baca Juga :

“Para pemilik dan sopir angkutan umum komplain dengan keadaan ini. Utamanya para pemilik dan sopir elf hingga Bogoran. Bahkan mereka berniat demo ke Dishub. Kita respons keluhan itu dengan aksi hari ini,” terang Budianto.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut telah lama terjadi. Bahkan gesekan antara pengusaha dan sopir angkutan umum dengan komunitas taksi gelap sering diselesaikan di tingkat penegak hukum.

“Kami mengimbau agar taksi gelap itu dilegalkan dengan cara membentuk koperasi dan memiliki badan hukum.
Dan nantinya STNK mereka dibalik nama ke koperasi atau badan hukum tersebut. Tapi kebanyakan mereka tidak mau karena saat mobil dijual nilainya akan jatuh,” ujarnya.

“Saat nanti sudah legal, kita harapkan akan berdampingan antara komunitas taksi itu dengan pengusaha dan sopir angkutan umum. Sehingga kondusifitas terjadi di antara keduanya,” imbuhnya.

Di tempat sama, Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda M Yanuar Fajar menegaskan, pihaknya menerapkan sanksi berupa tilang elektronik (ETLE) kepada sejumlah taksi gelap yang didapat dalam razia.

“Kita akan kirim surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Jika pelanggar tidak datang maka, kendaraan tersebut diblokir di Samsat. Batas maksimal sesuai ketentuan sidang. Dua minggu setelah ETLE,” tegasnya.

Fajar menegaskan, taksi gelap jelas melanggar peraturan, karena kendaraan yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Menurutnya, sejumlah syarat harus dipenuhi jika sebuah kendaraan akan digunakan sebagai angkutan umum.

“Dalam aturan kan sudah jelas, pelat nomornya harus kuning dan STNK-nya atas nama koperasi atau badan hukum lainnya. Malah ada subsidi dari pemerintah untuk STNK badan hukum, yakni pajaknya jadi lebih murah,” pungkasnya. (Ade F)

Editor : Andra Permana

Berita Terkait

Back to top button